Kegiatan Belajar 1 | Kegiatan Belajar 2 | Kegiatan Belajar 3 | Latihan | Rangkuman | Pustaka | Tes Akhir Modul

b. Aspek politik

Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.

Anda dapat membayangkan, keluarnya UU tersebut, praktis menjadikan organisasi nasional yang pada saat itu sedang giat-giatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia harus dilumpuhkan. Anda masih ingat perjuangan Parindra dan GAPI? Perjuangan Parindra dan GAPI adalah Indonesia mulia dan sempurna serta berusaha untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia. Parindra berusaha untuk mempersatukan persepsi/pandangan organisasi pergerakan nasional dengan cara menggabungkan beberapa organisasi. Sementara GAPI berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan jalan perjuangan melalui tuntutan Indonesia berparlemen. Tentu saja perjuangan Parindra dan GAPI akan membahayakan posisi Jepang yang baru saja menginjakkan kakinya di Indonesia.

Dalam rangka menancapkan kekuasaan di Indonesia, pemerintah militer jepang melancarkan strategi politisnya dengan membentuk gerakan Tiga A.

Gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam perang Asia Timur Raya. Berbagai propaganda akan dilakukan agar gerakan tersebut sukses dan Indonesia dapat meyakini bahwa Jepang adalah bangsa Asia yang memiliki kelebihan dan dapat diharapkan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat.

Gerakan Tiga A dalam realisasinya, tidak mampu bertahan lama, karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang dan berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan bahkan jika boleh mengistilahkan, "masih lebih baik dijajah oleh Belanda daripada dijajah Jepang". Hal tersebut membuktikan kekejaman militer Jepang sulit tertandingi.

Ketidaksuksesan gerakan Tiga A,membuat Jepang mencari bentuk lain untuk dapat menarik simpati rakyat. Upaya yang dilakukan adalah menawarkan kerjasama dengan para pemimpin indonesia untuk membentuk "Putera". melalui Putera diharapkan para pemimpin nasional dapat membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi kepentingan perang melawan Sekutu.

Melihat peluang untuk melakukan perjuangan secara non kooperasi sulit dilakukan, akhirnya para pemimpin mencoba memanfaatkan peluang kerjasama tersebut, dengan harapan Putera dapat menjadi wadah untuk menggalang prsatuan dan menjadi kekuatan tersembunyi. Paling tidak Putera akan menjadi wadah untuk melakukan konsolidasi kekuatan minimal para pemimpin dapat berdialog dengan rakyat melalui sarana/fasilitas yang dimiliki pemerintah Jepang.

Keberhasilan organisasi Putera, tidak terlepas dari kemampuan para pemimpin serta tingginya kepercayaan rakyat Indonesia pada para tokoh nasional untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Indikasinya dapat Anda lihat dari kemajuan organisasi Putera sampai ke berbagai daerah dan kemandirian Putera dalam menjalankan kegiatan operasional tanpa suntikan dana dari pemerintah Jepang. meskipun Putera tidak mampu menghasilkan karya konkrit bagi perjuangan pergerakan nasional namun, dengan adanya Putera mentalitas bangsa Indonesia secara tidak langsung sudah dipersiapkan untuk dapat memperjuangkan proklamasi kemerdekaan. Hal serupa dapat Anda lihat pada pembentukan organisasi militer PETA.

Langkah pendudukan selanjutnya Jepang membentuk Dinas Polisi Rahasia yang disebut Kempetai bertugas mengawasi dan menghukum pelanggaran terhadap pemerintah Jepang. Pembentukan Kempetai ini menyebabkan tokoh-tokoh pergerakan Nasional Indonesia memilih sikap kooperatif untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, karena kekejaman Kempetai yang sangat terkenal.

Diskriminasi politik tentara pendudukan juga diterapkan, untuk membedakan wilayah Jawa dengan luar Jawa. Untuk pulau Jawa Jepang bersikap lemah karena pertimbangan jauh dari Sekutu, sementara untuk luar Jawa sebaliknya mendapat kontrol/pengawasan yang sangat ketat.

Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:
a. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (ingat Hakko Ichiu?)
b. Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia)
c. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar.
d. Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji
e. Menarik simpati organisasi Islam MIAI. (ingat modul 3, mengapa MIA tidak dibubarkan?)
f.  Melancarkan politik dumping
g. Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta     Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. 

Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:

a. Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang.
b. Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. 

Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

1. Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di Batavia.
2. Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit tinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima.
3. daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.

Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni: 

1. Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura.
2. Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe.
3. Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.

Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam. 

Dengan sistem sentralisasi kekuasaan, Jepang mencoba untuk menanamkan kekuasaan di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, bahkan jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang.

Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat struktur Birokrasi pemerintahan Militer dan Sipil pada masa pendudukan Jepang dengan melihat bagan di bawah ini. 

a.

Pemerintahan Militer Jepang

b.

Struktur pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang

Dari penjelasan di atas, tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial vertikal (pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi) dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi.

Coba cek pemahaman Anda dengan pertanyaan berikut:
1. Apa alasan Jepang mengangkat orang Indonesia dalam jabatan penting?
2. Pelajaran apa yang dapat Anda tarik dari sistem pemerintahan yang disusun Jepang untuk Indonesia?


Pendudukan Jepang di Indonesia | Aspek Politik | Aspek Ekonomi dan Sosial | Aspek Kebudayaan |
Aspek Kehidupan Militer